Jakarta – Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan forum penjajakan minat pasar / market sounding untuk pengembangan proyek RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Juli 2019 bertempat di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta Pusat, dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Aceh selaku Penangggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Bapak Ir. H. Nova Iriansyah, M.T, perwakilan DPRA, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh, jajaran Pemerintah Aceh, Bappenas, BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero).

Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh merupakan proyek KPBU pertama Aceh yang mendapatkan fasilitas penyiapan proyek/Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT PII (Persero). Proyek yang bernilai sekitar Rp 1,5 – 2 triliun ini akan dikerjasamakan selama 15 tahun kedepan dengan menggunakan skema pengembalian Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP). RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi Joint Commission International (JCI). Untuk mendukung rencana tersebut, lingkup proyek yang akan ditawarkan kepada pihak swasta adalah berupa penyediaan alat kesehatan, sistem informasi RS, pemeliharaan gedung dan alat kesehatan, jasa kebersihan dan keamanan, penggantian alat kesehatan dan pembangunan private wings baru. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama yang akan dikerjasamakan berdasarkan akad syariah dan mensyaratkan penggunaan pembiayaan syariah.

Plt. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah, DJPPR Kementerian Keuangan, Bapak Ir. Brahmantio Isdijoso M.sc. dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh pada proyek RSUD dr. Zainoel Abidin. Beliau menghimbau kepada pihak swasta untuk tidak takut dan ragu berinvestasi pada proyek ini karena mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui PT PII sebagai penjamin atas risiko gagal bayar AP dan risiko politik lainnya. Beliau juga menyampaikan pesan dari Ibu Menteri Keuangan untuk menjaga setiap proses KPBU tetap terbuka, transparan, dan jauh dari indikasi korupsi.

Antusiasme peserta market sounding cukup besar, dilihat dari diskusi yang interaktif antara PJPK dan peserta selama acara berlangsung. Selain aspek teknis, peserta market sounding sebagian besar menyoroti tentang mekanisme syariah yang notabene belum banyak dipahami oleh peserta.

Market sounding ini diharapkan dapat menjaring masukan para investor, penyedia alat kesehatan, lenders atas Outline Business Case (OBC) yang telah disusun oleh PJPK dibantu oleh PT PII (Persero) untuk selanjutnya difinalisasi menjadi Final Business Case (FBC) sehingga siap untuk ditenderkan pada kuartal IV 2019.

Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan capacity building untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin selama dua hari pada 28 Februari hingga 1 Maret 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta yang diikuti oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh selaku PJPK, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, serta Tim KPBU.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman konsep KPBU kepada para pemangku kepentingan di Aceh baik eksekutif maupun legislatif, sehingga setiap elemen dalam pemerintahan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. Selain itu, bersamaan dengan capacity building dilaksanakan juga kick-off meeting sebagai awal dimulainya kegiatan penyelenggaraan fasilitas penyiapan dan transaksi proyek (PDF) pada Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin.

Capacity building dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Freddy R. Saragih. Dalam sambutannya, Bapak Direktur menyampaikan apresiasinya kepada PJPK karena telah menjadikan KPBU sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam membangun infrastruktur di Aceh. Bapak Direktur mengharapkan komitmen dari para pemangku kepentingan agar seluruh proses PDF dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua agenda utama, yaitu agenda pertama terkait capacity building konsep KPBU yang mendatangkan narasumber dari Islamic Development Bank, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Kementerian Dalam Negeri, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan agenda kedua terkait kick-off meeting Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) beserta Konsultan Finansial Teknis dan Legal.

Dengan terlaksananya capacity building ini, diharapkan terbangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai proyek KPBU pertama yang menerapkan prinsip syariah.

Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februari 2019 di Kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diikuti oleh PJPK dan Tim KPBU untuk proyek KPBU di sektor kesehatan khususnya rumah sakit, yaitu RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, RSUD dr. Zainoel Abidin, serta RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.

Kegiatan Focus Group Discussion ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi proyek rumah sakit antara lain permasalahan perizinan dari DPRD, terbatasnya kapasitas fiskal, serta struktur kelembagaan rumah sakit. Setelah proses identifikasi ini, diskusi merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan hambatan-hambatan (debottlenecking) pelaksanaan KPBU rumah sakit.

Focus Group Discussion dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Freddy R. Saragih. Dalam sambutannya, Bapak Direktur menyampaikan bahwa PJPK tidak perlu merasa khawatir dan putus asa atas hambatan-hambatan yang ada pada proyeknya, dan memotivasi PJPK agar memandang hambatan sebagai sebuah peluang.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi utama yang masing-masing membahas satu pokok permasalahan, yaitu sesi pertama tentang perizinan, aspek hukum dan kelembagaan proyek KPBU rumah sakit. Sesi kedua tentang tahap penyiapan proyek KPBU rumah sakit. Dan sesi ketiga tentang skema pengembalian investasi proyek KPBU rumah sakit.

Sementara itu, Kementerian Keuangan sendiri telah berupaya mendorong penerapan skema KPBU pada sektor kesehatan melalui pemberian fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi kepada sejumlah proyek KPBU rumah sakit antara lain RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, dan RSUD dr. Zainoel Abidin.

Dengan terlaksananya Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit ini, diharapkan dapat menumbuhkan optimisme PJPK dan memacu kita untuk terus mendorong keberhasilan pelaksanaan KPBU rumah sakit di Indonesia. Selain itu pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah khususnya, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan KPBU rumah sakit sesuai dengan kewenangannya sebagaimana peraturan perundangan.

Tujuh Kepala Daerah Sepakati Penggunaan Skema KPBU Untuk Pembiayaan Infrastruktur Di Daerah
Pada Jumat 12 Mei 2017, bertempat di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyelenggarakan pertemuan dengan tujuh Kepala Daerah membahas sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai kebijakan skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.

Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan umum yang lebih baik, berkelanjutan dan terjangkau kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan skema KPBU oleh Pemerintah juga dimaksudkan untuk menjembatani gap yang timbul akibat keterbatasan APBN/APBD dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menunjukkan bahwa APBN dan APBD hanya mampu membiayai 41% dari total kebutuhan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengharapkan agar Pemerintah Daerah juga mendorong penggunaan skema KPBU sebagai skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur di daerah.

Pertemuan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wali Kota Bandung, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Semarang, Wali Kota Makassar, Wali Kota Pekanbaru, Bupati Sidoarjo, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Kita mengundang 7 kepala daerah ini dalam rangka menyampaikan dan sekaligus mendengar. Betapa pentingnya kota-kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, betapa pentingnya peranan dari kota-kota ini untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan investasi dan juga dalam hal ini kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang semuanya karena proses urbanisasi dan perkembangan kota itu tidak bisa ditunda. Jadi dalam hal ini kita akan bekerjasama dengan ke-tujuh Wali kota dan Bupati ini untuk langsung menangani proyek-proyek yang sudah dinominasikan untuk menjadi proyek KPBU, yaitu proyek yang akan dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha, untuk bisa kemudian didukung melalui berbagai macam instrumen yang kita miliki”, demikian disampaikan Menteri Keuangan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jumat (12/05).

Selanjutnya, masing-masing kepala daerah menyampaikan rencana pengembangan proyek prioritas dan pertimbangan pemilihan proyek tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaannya. Masing-masing kepala daerah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di daerah dan memahami akan banyak tantangan yang harus diselesaikan antara lain peningkatan kapasitas pelaksana proyek di lingkungan pemerintah daerah dan komitmen untuk memastikan penyiapan proyek KPBU dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan profesional.

Untuk mendukung implementasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, penting bagi para pemain kunci untuk memiliki pengetahuan dan mengembangkannya dari waktu ke waktu tentang skema tersebut. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), sebagai unit di bawah Kementerian Keuangan yang berperan mengelola fasilitas dan dukungan pemerintah, adalah salah satu pemain kunci yang sadar akan dan ingin terus mengembangkan pemahaman tentang KPBU agar bisa meningkatkan layanan yang tersedia secara efektif.

Dalam rangka mengakomodir pengembangan tersebut, pada Senin, 8 Mei 2017, workshop mengenai PPP di sektor kesehatan diadakan di Jakarta. PPP in Health: Examples from Across the Globe (KPBU di Sektor Kesehatan: Praktik dari Penjuru Dunia) bertujuan untuk membagi praktik-praktik dan metode terbaik tentang implementasi KPBU di berbagai Negara. Sebuah kolaborasi antara PDPPI dan the World Bank, workshop tersebut mengundang Dhawal Jamb dari the World Bank sebagai pembicara untuk memberikan presentasi kepada para staf PDPPI dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi KPBU di Indonesia, seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Badan Perencanaan Nasional.

Workshop tersebut membicarakan kebutuhan yang beragam di sector kesehatan dan bagaimana KPBU bisa menjadi solusi yang dibutuhkan. Dhawal Jamb berbagi cerita mengenai beberapa Negara yang telah mengimplementasikan KPBU untuk pembangunan infrastruktur di sector kesehatan dan bagaimana pada umumnya, PPP di sektor kesehatan bisa diklasifikasikan di tiga kategori:

1. Health infrastructure PPPs – pihak swasta terhubung untuk menciptakan dan mengelola infrastruktur; sering dikelompokkan dengan operasi non-klinis
2. Clinical services PPPs – pihak swasta yang utamanya terhubung untuk menyediakan layanan klinis; sering dikelompokkan dengan pengembangan infrastruktur juga
3. Health continuum PPPs – pihak swasta menjadi pihak yang bertanggung jawab (termasuk pencegahan) dari populasi yang sudah terdefinisikan.

Selama workshop, Mr Jamb juga berbagi mengenai observasi tentang tantangan di berbagai negara berkembang dalam menggunakan Private Finance Initiative (PFI) untuk sektor kesehatan. Sorotan utama adalah bahwa penerapan PFI di Negara berkembang terhitung lebih mahal jika dibandingan dengan penerapan di Negara yang sudah maju. Beberapa alasan utama untuk hal ini adalah:

• Biaya hutang dan ekuitas swasta lebih tinggi di negara-negara berkembang
• PFI di Negara maju jauh lebih berkembang
• PFI didasarkan pada pembayaran pemerintah reguler untuk jangka waktu yang panjang. Pemerintah di negara-negara berkembang memiliki peringkat kredit yang lebih rendah daripada di negara maju – sehingga PFI dianggap memiliki risiko lebih tinggi dan dengan demikian tingkat pengembalian yang lebih tinggi diharapkan dari investor.

Workshop tersebut juga mendiskusikan mengenai keuntungan dari health continuum PPP, seperti pengalihan semua risiko ke mitra swasta sambil tetap bisa mencapai tujuan pemerintah, pasien memiliki pilihan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit lain, dan persyaratan pengelolaan kontrak yang lebih sedikit. Namun, presentasi tersebut menekankan bahwa model ini hanya dapat diadopsi di negara.

Since early 2017, a series of workshops on Government Facilities and Support in infrastructure provision with Public Private Partnership (PPP) scheme have been conducted in various cities in Indonesia. These workshops served as forums where Government Contracting Agencies (GCAs) can interact directly with the Directorate of Government Support and Infrastructure Financing Management (DGSIFM) as the unit under the Ministry of Finance that assists the operation of the facilities. These workshops were also expected to strengthen the sense of GCAs for projects that they handle as well as the role of DGSIFM in assisting the implementation of PPP project in Indonesia. Previously, the workshops that have been held were discussing Project Development Facility (PDF) proposal submission for five KPBU projects that have passed the Outline Business Case (OBC) stage, this time the theme related to Viability Gap Fund (VGF) became the highlight.

On Thursday, 20 April 2017 the workshop with topic On Building Framework for the Effectiveness Disbursement of Viability Gap Fund for the Umbulan Water Supply Project (WSP) was held in Surabaya, East Java. Umbulan WSP is a PPP project that can provide great benefits for the community, especially for low income people. Umbulan WSP allows citizens of Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, and Gresik to get clean water supply that’s ready to drink. In 2014, SPAM Umbulan was awarded the Finance Project of The Year at the Global Infrastructure Leadership Forum in New York, USA. The workshop discussed the development of Umbulan WSP project as well as the VGF Disbursement Mechanism by DGSIFM. VGF is a government support in the form of contribution of some of the construction cost, given in cash to a PPP project that already economically viable but has not had a financial feasibility.

One of the benefits of VGF is to deliver public services at affordable rates for the community. The workshop was attended by representatives of DGSIFM, representatives of East Java Provincial Government as the GCA, representatives of the Java Provincial Investment Agency and representatives of PT Meta Adhya Tirta Umbulan. Representatives from the Directorate General of Budget also attended this workshop.

Pada hari Rabu, 29 Maret 2017 bertempat di Gedung Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan Penandatanganan Efektif Pembiayaan antara PT Bank BNI (Persero) dan Badan Usaha Pelaksana (PT Palapa Timur Telematika). Menyusul dua Paket sebelumnya yaitu Paket Barat dan Tengah yang telah mendapatkan pembiayaan, Paket Timur pun akhirnya memperoleh pendanaan guna membiayai pembangunan proyek tersebut. Pembiayaan proyek ini nantinya akan dilakukan secara sindikasi oleh PT Bank BNI (Persero), Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Maluku Malut dan Bank Sulselbar dengan nilai total sebesar Rp 4 triliun.

Acara tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan proyek KPBU tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah. Kementerian Keuangan selaku pemberi fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk PJPK, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Underwriter, Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan proyek Palapa Ring Paket Timur, dan perwakilan Bank sindikasi.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema AP ini diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015 yang kemudian disempurnakan menjadi PMK Nomor 260/PMK.08/2016.

AP merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP meliputi biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah melalui PJPK yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Untuk Palapa Ring pembayaran AP akan dilakukan melalui dana kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Di samping itu proyek KPBU Palapa Ring juga mendapat fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK 129/PMK.08/2015 (Perubahan PMK 265/PMK.08/2015). Untuk Paket Timur, pemberian fasilitas berdasarkan Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2016. Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi. Penyediaan fasilitas ini diatur melalui mekanisme penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hingga tercapainya perolehan pembiayaan (Financial Close).

Cakupan Palapa Ring Paket Timur meliputi 35 Kabupaten/Kota di kawasan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan estimasi biaya modal sekitar Rp. 5,1 triliun dan panjang jaringan sekitar 8450 Km. Setelah financial close proyek akan memasuki masa konstruksi selama 18 bulan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2018. Melalui Proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan Paket terakhir setelah Paket Barat dan Tengah, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah non komersial. Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.

Proyek ini merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016.

Workshop mengenai Fasilitas dan Dukungan Pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kembali diadakan pada Selasa, 14 Maret 2017. Kali ini, proyek yang menjadi fokus pembahasan adalah pembangunan Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara, dan langkah-langkah penting mengenai pengajuan Project Development Facility (PDF) untuk proyek tersebut.

Sejak awal Februari 2017, empat workshop serupa telah terselenggara di empat kota; Medan, untuk membahas proyek Light Rail Transit; Jakarta, untuk membahas proyek Pengembangan Lembaga Permasyarkatan Industri di Nusa Kambangan dan Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi; Jayapura, untuk membahas proyek Infrastruktur Olah Raga di Papua; dan Pekanbaru, untuk membahas mengenai proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), sebagai unit dalam Kementerian Keuangan yang berperan mengelola Fasilitas dan Dukungan Pemerintah kembali menjadi penyelenggara workshop.

Sebelumnya, pada workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada 9 Februari 2017, perwakilan Penanggung Jawab Prpyek Kerjasama (PJPK) Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi juga sudah hadir. Workshop lanjutan ini diadakan untuk menunjukkan dukungan berkelanjutan dari PDPPI sebagai pengelola PDF. Workshop tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi, Direktur dan perwakilan dari PDPPI, dan Direktur KPS & Rancang Bangun Badan Perencanaan Nasional. Kepala perwakilan BPKP Sulawesi Utara dan Direktur Utama Rumah Sakit juga turut hadir dalam acara tersebut.

Lewat rangkaian workshop mengenai Pengajuan Permohonan PDF ini, PDPPI selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan menunjukan dukungan terhadap pengimplementasian skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2017.

Di awal tahun 2017, terdapat lima proyek KPBU yang sudah melewati tahap Outline Business Case (OBC) dan siap memasuki tahapan selanjutnya. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), sebagai unit dalam Kementerian Keuangan yang berperan mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mendapatkan fasilitas dan dukungan pemerintah, mengadakan rangkaian workshop agar tahapan selanjutnya bisa dipahami oleh PJPK. Workshop ini juga berfungsi sebagai forum di mana PJPK bisa berinteraksi langsung dengan PDPPI sehingga komunikasi bisa berlangsung dua arah. Rangkaian workshop ini juga diharapkan bisa memperkuat rasa kepemilikan PJPK akan proyek yang mereka tangani sekaligus menegaskan peran PDPPI dalam pendampingan pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia.

Proses Pengajuan Permohonan Project Development Facility (PDF) menjadi tema untuk rangkaian workshop pertama sejak awal tahun ini. Tiga workshop mengenai tema ini sudah diselenggarakan di Medan (pada 2 Februari 2017), Jakarta (pada 9 Februari 2017), dan Papua (pada 16 Februari 2017). Di awal bulan Maret, PDPPI kembali mengadakan acara serupa di Pekanbaru dan diperuntukkan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru.

Workshop keempat yang digelar pada Kamis, 9 Maret 2017 tersebut juga bertujuan untuk mendukung pengimplementasian skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana PDF menjadi salah satu faktor penting di skema ini. Materi yang disampaikan antara lain adalah langkah dan faktor penting yang dibutuhkan dalam permohonan PDF seperti kajian teknis, relevansi ruang lingkup, dan tingkat urgensi proyek terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2017.

Di workshop tersebut, Direktur PDAM Kota Pekanbaru selaku PJPK untuk proyek SPAM Pekanbaru mendapatkan pemaparan dan simulasi mengenai PDF dari PDPPI. Direktur Perencanaan Infrastruktur (BKPM) juga menghadiri acara yang berlangsung sehari penuh sejak pukul 09.00.

Setelah mengadakan dua workshop mengenai Penjelasan dan Simulasi Proses Pengajuan Permohonan PDF (Project Development Facility) di Medan (pada 2 Februari 2017) dan Jakarta (pada 9 Februari 2017), Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) kembali mengadakan acara serupa di Jayapura, Papua. Workshop pertama yang digelar di Medan dikhususkan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Light Rail Transit, sementara workshop di Hotel Borobudur diperuntukkan untuk proyek KPBU RSPTN Universitas Sam Ratulangi dan proyek Pengembangan Lembaga Permasyarkatan Industri di Nusa Kambangan.

Workshop ketiga di Jayapura, yang digelar pada Kamis, 16 Februari 2017 juga bertujuan untuk mendukung pengimplementasian skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana PDF menjadi salah satu faktor penting di skema ini. Direktorat PDPPI sebagai pengelola PDF menjelaskan mengenai pengajuan permohonan agar PJPK.

Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Proyek Palapa Ring Paket Timur. Acara tersebut diselenggarakan di Istana Negara pada Kamis, 29 September 2016. Penandatanganan tersebut meliputi Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) selaku Badan Usaha Pelaksana, Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dengan PT PTT, dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menkominfo. Palapa Ring Paket Timur ini mencakup 35 kota/kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Pada saat yang bersamaan juga dilakukan acara untuk Palapa Ring Paket Tengah berupa penyerahan beberapa Sertifikat kepada Badan Usaha Pelaksana (PT LEN Telekomunikasi Indonesia) sebagai tanda telah berlaku efektifnya Perjanjian Kerjasama, Penjaminan dan Pinjaman (Financial Close).

Dalam sambutannya Menkominfo Rudiantara antara lain menyampaikan bahwa proyek Palapa Ring khususnya Paket Timur ini dibangun untuk memperkecil kesenjangan akses internet antara kota-kota di Jawa dengan di luar Jawa terutama di Indonesia Bagian Timur. Palapa Ring ini diharapkan dapat menjadi “Tol Informasi” yang mendekatkan semua wilayah di Indonesia. Palapa Ring ditargetkan beroperasi penuh pada 2019 dan diharapkan berhasil menghubungkan 514 kabupaten di Indonesia. Nilai pengoperasian proyek untuk Paket Timur selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 14 triliun. Meski baru akan beroperasi penuh pada 2019 namun sejak akhir 2018 pengoperasian secara bertahap akan dimulai. Menkominfo menambahkan Paket Barat saat ini sudah mulai membangun. Pada pertengahan 2017 wilayah-wilayah yang bernilai strategis seperti Kepulauan Natuna sudah akan tersambung. Kepulauan Natuna menjadi strategis karena posisinya berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Tantangan paling besar adalah Paket Timur mengingat kondisi geografisnya. Untuk efisiensi waktu dan biaya Kemenkominfo telah menandatangani kesepakatan dengan KemenPUPERA untuk pemasangan kabel di darat.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menyampaikan dalam pidatonya Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu keuntungan KPBU adalah penyediaan sumber dana dari Badan Usaha sehingga tidak perlu membebani APBN pada awal pembangunan proyek. Dengan demikian APBN dapat dioptimalkan untuk kewajiban Pemerintah yang lain. Proyek Palapa Ring menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) dimana Pemerintah melalui PJPK (Menkominfo) melakukan pembayaran kepada Badan Usaha jika telah memberikan pelayanan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Landasan hukum tentang AP telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan khusus untuk Palapa Ring akan dibayarkan melalui dana kontribusi Universal Service Obligation (USO). Proyek ini juga mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Proyek Prioritas yang dipantau dan didukung percepatannya oleh KPPIP. Sebagai salah satu PSN maka Palapa Ring dapat memanfaatkan fasilitas percepatan terkait perijinan, pengadaan dan diskresi untuk debottlenecking.

Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut memberikan arahan bahwa proyek ini harus dikerjakan dan didorong terus karena perkembangan teknologi informasi di dunia sudah sedemikian cepat, sehingga jika tidak dilakukan maka Indonesia akan semakin tertinggal jauh. Potensi digital ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang sangat besar. Oleh karena itu semuanya harus disiapkan secara cepat sehingga Indonesia akan mempunyai Legal Platform dan Logistic Platform sendiri yang dapat bersaing dengan negara lain. Ketika Legal Platform dan Logistic Platform ini siap maka produk-produk dari daerah terpencil, industri kecil, produk petani dan nelayan, dengan cepat akan dapat disambungkan dengan konsumen. Konektivitas bukan hanya Tol Laut, Pelabuhan dan Jalan Tol namun Tol Informasi juga sangat diperlukan untuk jangkauan kedepan. Dalam akhir sambutannya Presiden meminta agar proyek ini secepat-cepatnya diselesaikan supaya dapat segera dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mewakili Menteri Keuangan selaku pihak pemberi fasilitas kepada proyek tersebut berupa Project Development Fund (PDF) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi melalui penugasan kepada PT SMI. Dengan kesuksesan proyek Palapa Ring diharapkan akan lebih banyak lagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU.

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Indonesia PPP Day pada 24 November 2016 di Hotel Westin Jakarta. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada publik bahwa Kementerian Keuangan telah siap dengan fasilitas dukungan dan penjaminan pemerintah yang dapat mendorong partisipasi swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur (khususnya PSN) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Dengan mengangkat tema Innovative Fiscal Support for Better Public Services, Indonesia PPP Day 2016 menekankan bahwa diperlukan inovasi dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Dibukanya kesempatan untuk swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya memberikan tambahan resources selain pendanaan APBN namun juga memberikan ruang investasi bagi swasta dan kesempatan pemerintah dan swasta berpartner untuk membangun negara ini.

Penekanan kedua adalah pada kata “Better Public Services” atau “Pelayanan Publik yang Lebih Baik”. Penyediaan fasilitas dan dukungan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan publik yang memadai bagi masyarakat luas. Perlu diingat bahwa merupakan tugas kitalah, semua aparatur Pemerintah, untuk “melayani” dan/atau “menyediakan layanan” yang terbaik bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa sebagai negara anggota G20, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur. Berdasarkan study yang dilakukan oleh Mc Kinsey pada tahun 2016, gap antara kebutuhan infrastruktur dibandingkan dengan belanja infrastruktur pemerintah adalah sekitar 1,3% dari angka GDP. Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa gap pembelanjaan dengan kebutuhan infrastruktur Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan seluruh Negara anggota G20. Lebih lanjut, kualitas layanan infrastruktur di Indonesia seringkali masih dipertanyakan.

Dalam pengelolaan APBN, Pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% dalam APBN 2017. Artinya Pemerintah terus berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri walaupun terdapat trend perlambatan ekonomi global dan situasinya masih diwarnai dengan ketidakpastian. Lebih lanjut, pemerintah memiliki target angka kemisikinan adalah sebesar 10.5% dengan gini rasio sebesar 0.39.

Berpedoman pada hal-hal tersebut, tidak ada jalan lain bahwa infrastruktur harus segera dibangun dan segera bermanfaat. Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan agar belanja infrastruktur dapat terus ditingkatkan. Belanja infrastruktur mengalami kenaikan yang signifikan yaitu rata-rata 15%per tahun dalam 3 tahun terakhir dengan angka nominal sebesar 280 triliun pada APBN 2015 dan 377, 8 triliun pada APBN 2017.

Menurut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur tidak boleh murni hanya mengandalkan pembiayaan APBN atau pun pembiayaan dari utang. Sumber pembiayaan APBN terbatas sedangkan kebutuhan pembangunan begitu besar.

Pemerintah perlu bijaksana dalam mengatur belanja Negara khususnya untuk infrastruktur, belanja APBN akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk pembangunan di area yang menarik bagi investor, sejalan dengan arahan Presiden, Pemerintah meminta agar keterlibatan swasta dapat dioptimalkan guna penyediaan infrastruktur.

Skema KPBU atau PPP menekankan pada aspek transparansi, kompetitif, dan akuntabel. PPP menawarkan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan terlebih dahulu menggunakan sumber pendanaan dari pihak swasta. Namun PPP bukan memindahkan tanggung jawab penyediaan infrastruktur kepada swasta. Tanggung jawab penyediaan infrastruktur sebagai barang publik tetap melekat pada Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal menyediakan fasilitas dan dukungan pemerintah untuk proyek KPBU sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dirjen PPR, Bapak Robert Pakpahan, yaitu PDF, VGF dan Penjaminan. Hal mana fasilitas tersebut dikelola oleh 3 institusi pelaksana fasilitas yaitu Direktorat PDPPI, PT PII dan PT SMI.

Penyediaan fasilitas dan dukungan tersebut merupakan inovasi dari Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Sehingga, dengan skema PPP, bukan berarti APBN tidak diperlukan, tetap APBN dialokasikan namun dengan pola yang berbeda yaitu melalui PDF, VGF & Penjaminan, dimana diyakini pola ini lebih efisien dan akuntabel.

Selain itu, inovasi terbaru dari skema PPP adalah bentuk pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan atau dikenal dengan istilah availability payment. Inovasi ini benar-benar akan merubah paradigma penyediaan infrastruktur, tidak lagi berdasarkan pembangunan fisik infrastruktur namun berorientasi pada penyediaan layanan publik.

Praktik global PPP telah membuktikan kepada bahwa PPP telah berhasil bukan hanya sebagai financing vehicle tetapi juga sebagai mekanisme pengadaan yang telah memungkinkan pemerintah untuk memobilisasi keahlian, pengetahuan dan sumber daya keuangan pihak swasta untuk kepentingan penyediaan infrastruktur publik.

Ada 2 faktor utama kesuksesan penerapan PPP secara global yaitu adanya daftar proyek PPP yang robust dan bankable serta proses penyiapan dan transaksi proyek yang transparan, kompetitif dan fair. Kedua faktor tersebut akan terus didorong kearah yang lebih baik.

Khususnya dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, satu hal yang sangat penting adalah perlunya koordinasi dan komunikasi dari seluruh unsur pemerintahan.

Untuk pelaksanaan PPP, di Pemerintah Pusat, saat ini ada Bappenas yang menyusun perencanaan secara komprehensif, ada Kemenko Perekonomian melalui KPPIP yang menyusun prioritisasi dan debottleneck problem dan Kementerian Keuangan yang menyiapkan fasilitas dan dukungan APBN. Namun, peranan ketiga pihak ini tidak dapat menentukan keberhasilan skema PPP tanpa pemeran utama yaitu Kementerian dan Pemda selaku pemilik proyek.

Selain peranan pihak publik, peran pihak swasta sangat penting untuk membentuk partnership. Menteri Keuangan mengajak para investor dan calon investor, perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank, BUMN, dan sebagainya untuk menjadikan PPP di Indonesia sebagai pilihan investasi. Dengan adanya 3 fasilitas dan skema Availability Payment, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi pihak swasta. Meskipun, tentunya PPP tetap harus mengedepankan kepentingan publik yaitu efisiensi melalui penyediaan layanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta akuntabilitas penggunaan dana masyarakat dalam belanja infrastruktur.

Terutama untuk perbankan domestik, Menteri Keuangan mengajak pelaku perbankan untuk menyambut undangan pemerintah dengan mempersiapkan diri membiayai proyek dengan skema project financing. Dengan keterlibatan pihak swasta nantinya akan memberikan inovasi dan kualitas yang baik dalam layanan infrastruktur untuk masyarakat luas.

Dalam beberapa tahun terakhir beberapa pihak terkait telah bekerja keras untuk mewujudkan kondisi dan kebijakan yang mendukung bagi perkembangan PPP. Hasilnya terwujud pada tahun 2016, Pemerintah telah menandatangani 9 kontrak PPP dengan total nilai proyek sebesar Rp81,79 triliun, di mana 3 di antaranya telah mencapai financial close. Proyek-proyek ini adalah Central Java Power Plant (CJPP), Palapa Ring paket Barat dan paket Tengah serta proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur. Berdasarkan pengalaman dari proyek-proyek ini, telah dibuktikan bahwa skema, metode dan kerangka peraturan PPP, bisa diterima dengan baik oleh sponsor internasional, domestik, pemberi pinjaman dan investor.

Melalui Indonesia PPP Day 2016, Kementerian Keuangan ingin menyampaikan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan PPP untuk dapat ditingkatkan dan diperluas terutama melalui diversifikasi sektor bukan hanya untuk infrastruktur ekonomi namun mencakup infrastruktur sosial seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Pada kesempatan ini Menteri Keuangan juga memberikan apresiasi kepada PJPK yang telah berhasil dalam implementasi skema PPP dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi otoritasnya. Kegiatan ini juga menjadi media untuk berbagi pengalaman (sharing session) dan pengetahuan bagi PJPK yang telah berhasil melaksanakan proyek KPBU, seperti Menkominfo dengan Proyek Palapa Ring dan Gubernur Jawa Timur dengan proyek SPAM Umbulan.

Selain itu pada hari ini diperkenalkan proyek KPBU potensial kepada investor serta dijelaskan gambaran mengenai potensi proyek KPBU proyek tersebut sebagai PPP Pipeline. Kementerian Keuangan juga menjaring masukan publik (investor, financiers, operators, contractors, MDA dan key stakeholders lainnya) dan menilai ketertarikan mereka kepada potensi proyek proyek tersebut.