KPBU

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

    • logo kemenkeu
    • Beranda
    • Tentang
      • Kemenkeu & KPBU
      • Tahapan KPBU
    • Dukungan Pemerintah
      • Fasilitas Penyiapan Proyek
      • Dukungan Kelayakan
      • Penjaminan Infrastruktur
      • Pembayaran Ketersediaan Layanan
    • Proyek KPBU
      • Profil Proyek
        • Proyek – Tahap Penyiapan
        • Proyek – Tahap Lelang
        • Proyek – Tahap Pemerolehan Pembiyaan
        • Proyek – Tahap Konstruksi
        • Proyek – Tahap Operasi
      • Pemantauan dan Evaluasi
    • Event
      • PPP Day Indonesia
      • PPP Day 2017
    • Sumber Daya
      • Peraturan
      • Berita
      • Galeri
    • Hubungi Kami
    • idIndonesia
      • enEnglish

    Presiden Jokowi Menjadi Saksi Penandatanganan Kerjasama Proyek KPBU Palapa Ring Paket Timur


    Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Proyek Palapa Ring Paket Timur. Acara tersebut diselenggarakan di Istana Negara pada Kamis, 29 September 2016. Penandatanganan tersebut meliputi Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) selaku Badan Usaha Pelaksana, Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dengan PT PTT, dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menkominfo. Palapa Ring Paket Timur ini mencakup 35 kota/kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

    Pada saat yang bersamaan juga dilakukan acara untuk Palapa Ring Paket Tengah berupa penyerahan beberapa Sertifikat kepada Badan Usaha Pelaksana (PT LEN Telekomunikasi Indonesia) sebagai tanda telah berlaku efektifnya Perjanjian Kerjasama, Penjaminan dan Pinjaman (Financial Close).

    Dalam sambutannya Menkominfo Rudiantara antara lain menyampaikan bahwa proyek Palapa Ring khususnya Paket Timur ini dibangun untuk memperkecil kesenjangan akses internet antara kota-kota di Jawa dengan di luar Jawa terutama di Indonesia Bagian Timur. Palapa Ring ini diharapkan dapat menjadi “Tol Informasi” yang mendekatkan semua wilayah di Indonesia. Palapa Ring ditargetkan beroperasi penuh pada 2019 dan diharapkan berhasil menghubungkan 514 kabupaten di Indonesia. Nilai pengoperasian proyek untuk Paket Timur selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 14 triliun. Meski baru akan beroperasi penuh pada 2019 namun sejak akhir 2018 pengoperasian secara bertahap akan dimulai. Menkominfo menambahkan Paket Barat saat ini sudah mulai membangun. Pada pertengahan 2017 wilayah-wilayah yang bernilai strategis seperti Kepulauan Natuna sudah akan tersambung. Kepulauan Natuna menjadi strategis karena posisinya berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Tantangan paling besar adalah Paket Timur mengingat kondisi geografisnya. Untuk efisiensi waktu dan biaya Kemenkominfo telah menandatangani kesepakatan dengan KemenPUPERA untuk pemasangan kabel di darat.

    Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menyampaikan dalam pidatonya Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu keuntungan KPBU adalah penyediaan sumber dana dari Badan Usaha sehingga tidak perlu membebani APBN pada awal pembangunan proyek. Dengan demikian APBN dapat dioptimalkan untuk kewajiban Pemerintah yang lain. Proyek Palapa Ring menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) dimana Pemerintah melalui PJPK (Menkominfo) melakukan pembayaran kepada Badan Usaha jika telah memberikan pelayanan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Landasan hukum tentang AP telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan khusus untuk Palapa Ring akan dibayarkan melalui dana kontribusi Universal Service Obligation (USO). Proyek ini juga mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Proyek Prioritas yang dipantau dan didukung percepatannya oleh KPPIP. Sebagai salah satu PSN maka Palapa Ring dapat memanfaatkan fasilitas percepatan terkait perijinan, pengadaan dan diskresi untuk debottlenecking.

    Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut memberikan arahan bahwa proyek ini harus dikerjakan dan didorong terus karena perkembangan teknologi informasi di dunia sudah sedemikian cepat, sehingga jika tidak dilakukan maka Indonesia akan semakin tertinggal jauh. Potensi digital ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang sangat besar. Oleh karena itu semuanya harus disiapkan secara cepat sehingga Indonesia akan mempunyai Legal Platform dan Logistic Platform sendiri yang dapat bersaing dengan negara lain. Ketika Legal Platform dan Logistic Platform ini siap maka produk-produk dari daerah terpencil, industri kecil, produk petani dan nelayan, dengan cepat akan dapat disambungkan dengan konsumen. Konektivitas bukan hanya Tol Laut, Pelabuhan dan Jalan Tol namun Tol Informasi juga sangat diperlukan untuk jangkauan kedepan. Dalam akhir sambutannya Presiden meminta agar proyek ini secepat-cepatnya diselesaikan supaya dapat segera dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mewakili Menteri Keuangan selaku pihak pemberi fasilitas kepada proyek tersebut berupa Project Development Fund (PDF) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi melalui penugasan kepada PT SMI. Dengan kesuksesan proyek Palapa Ring diharapkan akan lebih banyak lagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU.

    KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

    Penjajakan Minat Pasar Program KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

    Jakarta – Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan forum penjajakan minat pasar / market sounding untuk pengembangan proyek RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (K …

    Direktorat PDPPI adakan Capacity Building dan Kick Off Meeting untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan capacity building untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin selama dua hari pada 28 Februari hingga 1 Maret 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta yang d …

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februari 2019 di Kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diikuti oleh PJPK dan Tim KPBU untuk proyek KPBU di sektor kesehatan khususnya rumah sakit, yaitu RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, RSUD dr. Zainoel Abidin, serta RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Kegiatan Focus Group Discussion ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi proyek rumah sakit antara lain permasalahan perizinan dari DPRD, terbatasnya kapasitas fiskal, serta struktur kelembagaan rumah sakit. Setelah proses identifikasi ini, diskusi merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan hambatan-hambatan (debottlenecking) pelaksanaan KPBU rumah sakit. Focus Group Discussion dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Freddy R. Saragih. Dalam sambutannya, Bapak Direktur menyampaikan bahwa PJPK tidak perlu merasa khawatir dan putus asa atas hambatan-hambatan yang ada pada proyeknya, dan memotivasi PJPK agar memandang hambatan sebagai sebuah peluang. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi utama yang masing-masing membahas satu pokok permasalahan, yaitu sesi pertama tentang perizinan, aspek hukum dan kelembagaan proyek KPBU rumah sakit. Sesi kedua tentang tahap penyiapan proyek KPBU rumah sakit. Dan sesi ketiga tentang skema pengembalian investasi proyek KPBU rumah sakit. Sementara itu, Kementerian Keuangan sendiri telah berupaya mendorong penerapan skema KPBU pada sektor kesehatan melalui pemberian fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi kepada sejumlah proyek KPBU rumah sakit antara lain RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, dan RSUD dr. Zainoel Abidin. Dengan terlaksananya Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit ini, diharapkan dapat menumbuhkan optimisme PJPK dan memacu kita untuk terus mendorong keberhasilan pelaksanaan KPBU rumah sakit di Indonesia. Selain itu pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah khususnya, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan KPBU rumah sakit sesuai dengan kewenangannya sebagaimana peraturan perundangan.

    Direktorat PDPPI adakan Focus Group Discussion untuk KPBU Sektor Kesehatan

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februar …

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Ditempatkan di bawah: Umum

    News

    Penjajakan Minat Pasar Program KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

    Direktorat PDPPI adakan Capacity Building dan Kick Off Meeting untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin

    Direktorat PDPPI adakan Focus Group Discussion untuk KPBU Sektor Kesehatan

    Lokakarya Pembangunan Kapasitas Digelar Untuk PJPK Proyek KPBU SPAM Pekanbaru

    Tujuh Kepala Daerah Sepakati Penggunaan Skema KPBU Untuk Pembiayaan Infrastruktur Di Daerah

    logo kemenkeu
    Public Private Partnership (PPP Indonesia) - Directorate General of Budget Financing and Risk Management - Ministry of Finance
    Frans Seda Building 1st Floor Dr. Wahidin Raya Street No. 1. Jakarta 10710 Indonesia. Tel. (62-21) 3865330. Email: pppindonesia@kemenkeu.go.id