
Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Proyek Palapa Ring Paket Timur. Acara tersebut diselenggarakan di Istana Negara pada Kamis, 29 September 2016. Penandatanganan tersebut meliputi Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) selaku Badan Usaha Pelaksana, Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dengan PT PTT, dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menkominfo. Palapa Ring Paket Timur ini mencakup 35 kota/kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Pada saat yang bersamaan juga dilakukan acara untuk Palapa Ring Paket Tengah berupa penyerahan beberapa Sertifikat kepada Badan Usaha Pelaksana (PT LEN Telekomunikasi Indonesia) sebagai tanda telah berlaku efektifnya Perjanjian Kerjasama, Penjaminan dan Pinjaman (Financial Close).
Dalam sambutannya Menkominfo Rudiantara antara lain menyampaikan bahwa proyek Palapa Ring khususnya Paket Timur ini dibangun untuk memperkecil kesenjangan akses internet antara kota-kota di Jawa dengan di luar Jawa terutama di Indonesia Bagian Timur. Palapa Ring ini diharapkan dapat menjadi “Tol Informasi” yang mendekatkan semua wilayah di Indonesia. Palapa Ring ditargetkan beroperasi penuh pada 2019 dan diharapkan berhasil menghubungkan 514 kabupaten di Indonesia. Nilai pengoperasian proyek untuk Paket Timur selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 14 triliun. Meski baru akan beroperasi penuh pada 2019 namun sejak akhir 2018 pengoperasian secara bertahap akan dimulai. Menkominfo menambahkan Paket Barat saat ini sudah mulai membangun. Pada pertengahan 2017 wilayah-wilayah yang bernilai strategis seperti Kepulauan Natuna sudah akan tersambung. Kepulauan Natuna menjadi strategis karena posisinya berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Tantangan paling besar adalah Paket Timur mengingat kondisi geografisnya. Untuk efisiensi waktu dan biaya Kemenkominfo telah menandatangani kesepakatan dengan KemenPUPERA untuk pemasangan kabel di darat.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menyampaikan dalam pidatonya Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu keuntungan KPBU adalah penyediaan sumber dana dari Badan Usaha sehingga tidak perlu membebani APBN pada awal pembangunan proyek. Dengan demikian APBN dapat dioptimalkan untuk kewajiban Pemerintah yang lain. Proyek Palapa Ring menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) dimana Pemerintah melalui PJPK (Menkominfo) melakukan pembayaran kepada Badan Usaha jika telah memberikan pelayanan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Landasan hukum tentang AP telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan khusus untuk Palapa Ring akan dibayarkan melalui dana kontribusi Universal Service Obligation (USO). Proyek ini juga mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan salah satu proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Proyek Prioritas yang dipantau dan didukung percepatannya oleh KPPIP. Sebagai salah satu PSN maka Palapa Ring dapat memanfaatkan fasilitas percepatan terkait perijinan, pengadaan dan diskresi untuk debottlenecking.
Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut memberikan arahan bahwa proyek ini harus dikerjakan dan didorong terus karena perkembangan teknologi informasi di dunia sudah sedemikian cepat, sehingga jika tidak dilakukan maka Indonesia akan semakin tertinggal jauh. Potensi digital ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang sangat besar. Oleh karena itu semuanya harus disiapkan secara cepat sehingga Indonesia akan mempunyai Legal Platform dan Logistic Platform sendiri yang dapat bersaing dengan negara lain. Ketika Legal Platform dan Logistic Platform ini siap maka produk-produk dari daerah terpencil, industri kecil, produk petani dan nelayan, dengan cepat akan dapat disambungkan dengan konsumen. Konektivitas bukan hanya Tol Laut, Pelabuhan dan Jalan Tol namun Tol Informasi juga sangat diperlukan untuk jangkauan kedepan. Dalam akhir sambutannya Presiden meminta agar proyek ini secepat-cepatnya diselesaikan supaya dapat segera dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mewakili Menteri Keuangan selaku pihak pemberi fasilitas kepada proyek tersebut berupa Project Development Fund (PDF) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi melalui penugasan kepada PT SMI. Dengan kesuksesan proyek Palapa Ring diharapkan akan lebih banyak lagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU.
Penjajakan Minat Pasar Program KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh
Jakarta – Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan forum penjajakan minat pasar / market sounding untuk pengembangan proyek RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (K …
Direktorat PDPPI adakan Capacity Building dan Kick Off Meeting untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin
Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan capacity building untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin selama dua hari pada 28 Februari hingga 1 Maret 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta yang d …
Direktorat PDPPI adakan Focus Group Discussion untuk KPBU Sektor Kesehatan
Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februar …