Proyek KPBU Palapa Ring Paket Timur Akhirnya Mencapai Financial Close

Pada hari Rabu, 29 Maret 2017 bertempat di Gedung Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan Penandatanganan Efektif Pembiayaan antara PT Bank BNI (Persero) dan Badan Usaha Pelaksana (PT Palapa Timur Telematika). Menyusul dua Paket sebelumnya yaitu Paket Barat dan Tengah yang telah mendapatkan pembiayaan, Paket Timur pun akhirnya memperoleh pendanaan guna membiayai pembangunan proyek tersebut. Pembiayaan proyek ini nantinya akan dilakukan secara sindikasi oleh PT Bank BNI (Persero), Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Maluku Malut dan Bank Sulselbar dengan nilai total sebesar Rp 4 triliun.

Acara tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan proyek KPBU tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah. Kementerian Keuangan selaku pemberi fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk PJPK, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Underwriter, Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan proyek Palapa Ring Paket Timur, dan perwakilan Bank sindikasi.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema AP ini diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015 yang kemudian disempurnakan menjadi PMK Nomor 260/PMK.08/2016.

AP merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP meliputi biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah melalui PJPK yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Untuk Palapa Ring pembayaran AP akan dilakukan melalui dana kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Di samping itu proyek KPBU Palapa Ring juga mendapat fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK 129/PMK.08/2015 (Perubahan PMK 265/PMK.08/2015). Untuk Paket Timur, pemberian fasilitas berdasarkan Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2016. Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi. Penyediaan fasilitas ini diatur melalui mekanisme penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hingga tercapainya perolehan pembiayaan (Financial Close).

Cakupan Palapa Ring Paket Timur meliputi 35 Kabupaten/Kota di kawasan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan estimasi biaya modal sekitar Rp. 5,1 triliun dan panjang jaringan sekitar 8450 Km. Setelah financial close proyek akan memasuki masa konstruksi selama 18 bulan dan ditargetkan mulai beroperasi pada September 2018. Melalui Proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan Paket terakhir setelah Paket Barat dan Tengah, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah non komersial. Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.

Proyek ini merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016.