KPBU

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

    • logo kemenkeu
    • Beranda
    • Tentang
      • Kemenkeu & KPBU
      • Tahapan KPBU
    • Dukungan Pemerintah
      • Fasilitas Penyiapan Proyek
      • Dukungan Kelayakan
      • Penjaminan Infrastruktur
      • Pembayaran Ketersediaan Layanan
    • Proyek KPBU
      • Profil Proyek
        • Proyek – Tahap Penyiapan
        • Proyek – Tahap Lelang
        • Proyek – Tahap Pemerolehan Pembiyaan
        • Proyek – Tahap Konstruksi
        • Proyek – Tahap Operasi
      • Pemantauan dan Evaluasi
    • Event
      • PPP Day Indonesia
      • PPP Day 2017
    • Sumber Daya
      • Peraturan
      • Berita
      • Galeri
    • Hubungi Kami
    • idIndonesia
      • enEnglish

    Tujuh Kepala Daerah Sepakati Penggunaan Skema KPBU Untuk Pembiayaan Infrastruktur Di Daerah


    Tujuh Kepala Daerah Sepakati Penggunaan Skema KPBU Untuk Pembiayaan Infrastruktur Di Daerah
    Pada Jumat 12 Mei 2017, bertempat di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyelenggarakan pertemuan dengan tujuh Kepala Daerah membahas sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai kebijakan skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan umum yang lebih baik, berkelanjutan dan terjangkau kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan skema KPBU oleh Pemerintah juga dimaksudkan untuk menjembatani gap yang timbul akibat keterbatasan APBN/APBD dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menunjukkan bahwa APBN dan APBD hanya mampu membiayai 41% dari total kebutuhan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengharapkan agar Pemerintah Daerah juga mendorong penggunaan skema KPBU sebagai skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur di daerah.

    Pertemuan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wali Kota Bandung, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Semarang, Wali Kota Makassar, Wali Kota Pekanbaru, Bupati Sidoarjo, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

    “Kita mengundang 7 kepala daerah ini dalam rangka menyampaikan dan sekaligus mendengar. Betapa pentingnya kota-kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, betapa pentingnya peranan dari kota-kota ini untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan investasi dan juga dalam hal ini kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang semuanya karena proses urbanisasi dan perkembangan kota itu tidak bisa ditunda. Jadi dalam hal ini kita akan bekerjasama dengan ke-tujuh Wali kota dan Bupati ini untuk langsung menangani proyek-proyek yang sudah dinominasikan untuk menjadi proyek KPBU, yaitu proyek yang akan dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha, untuk bisa kemudian didukung melalui berbagai macam instrumen yang kita miliki”, demikian disampaikan Menteri Keuangan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jumat (12/05).

    Selanjutnya, masing-masing kepala daerah menyampaikan rencana pengembangan proyek prioritas dan pertimbangan pemilihan proyek tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaannya. Masing-masing kepala daerah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di daerah dan memahami akan banyak tantangan yang harus diselesaikan antara lain peningkatan kapasitas pelaksana proyek di lingkungan pemerintah daerah dan komitmen untuk memastikan penyiapan proyek KPBU dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan profesional.

    KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

    Penjajakan Minat Pasar Program KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh

    Jakarta – Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan forum penjajakan minat pasar / market sounding untuk pengembangan proyek RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (K …

    Direktorat PDPPI adakan Capacity Building dan Kick Off Meeting untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan capacity building untuk Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin selama dua hari pada 28 Februari hingga 1 Maret 2019 di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta yang d …

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februari 2019 di Kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diikuti oleh PJPK dan Tim KPBU untuk proyek KPBU di sektor kesehatan khususnya rumah sakit, yaitu RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, RSUD dr. Zainoel Abidin, serta RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Kegiatan Focus Group Discussion ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi proyek rumah sakit antara lain permasalahan perizinan dari DPRD, terbatasnya kapasitas fiskal, serta struktur kelembagaan rumah sakit. Setelah proses identifikasi ini, diskusi merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan hambatan-hambatan (debottlenecking) pelaksanaan KPBU rumah sakit. Focus Group Discussion dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Freddy R. Saragih. Dalam sambutannya, Bapak Direktur menyampaikan bahwa PJPK tidak perlu merasa khawatir dan putus asa atas hambatan-hambatan yang ada pada proyeknya, dan memotivasi PJPK agar memandang hambatan sebagai sebuah peluang. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi utama yang masing-masing membahas satu pokok permasalahan, yaitu sesi pertama tentang perizinan, aspek hukum dan kelembagaan proyek KPBU rumah sakit. Sesi kedua tentang tahap penyiapan proyek KPBU rumah sakit. Dan sesi ketiga tentang skema pengembalian investasi proyek KPBU rumah sakit. Sementara itu, Kementerian Keuangan sendiri telah berupaya mendorong penerapan skema KPBU pada sektor kesehatan melalui pemberian fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi kepada sejumlah proyek KPBU rumah sakit antara lain RSUD Krian, RSUD dr. Pirngadi Kota Medan, RSPTN Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, dan RSUD dr. Zainoel Abidin. Dengan terlaksananya Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit ini, diharapkan dapat menumbuhkan optimisme PJPK dan memacu kita untuk terus mendorong keberhasilan pelaksanaan KPBU rumah sakit di Indonesia. Selain itu pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah khususnya, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan KPBU rumah sakit sesuai dengan kewenangannya sebagaimana peraturan perundangan.

    Direktorat PDPPI adakan Focus Group Discussion untuk KPBU Sektor Kesehatan

    Direktorat PDPPI bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Debottlenecking Isu Strategis Penyiapan Proyek KPBU Rumah Sakit pada 7 Februar …

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Ditempatkan di bawah: Umum

    logo kemenkeu
    Public Private Partnership (PPP Indonesia) - Directorate General of Budget Financing and Risk Management - Ministry of Finance
    Frans Seda Building 1st Floor Dr. Wahidin Raya Street No. 1. Jakarta 10710 Indonesia. Tel. (62-21) 3865330. Email: pppindonesia@kemenkeu.go.id